BORNEONEWS, Sampit - Sales Branch Manager PT Pertamina Kalimantan Tengah (Kalteng), Hutama Yoga Wisesa, didampingi oleh rekannya Lukman Sulthoni menjadi perwakilan dari pihak Pertamina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kotim dalam rangka meninjau kembali subsidi BBM solar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pihaknya menyambut baik rekomendasi dari DPRD Kotim. Salah satunya pemberian kuota BBM bersubsidi perlu ditinjau kembali penyalurannya. Pihaknya menyebut, pada dasarnya, Pertamina bertujuan menyalurkan ke pihak yang berhak mendapatkan subsidi.
"Kami sambut dengan baik dan dukung secara terbuka karena rekomendasi ini sesuai dengan salah satu misi kami, yaitu menyalurkan BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak supaya tidak salah sasaran," kata Wisesa, Selasa, 23 Agustus 2022.
Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, pihaknya telah menggelar inspeksi dadakan (Sidak) dan telah mendapati 7 SPBU di wilayah Kalteng yang diduga melanggar dan melakukan penyelewengan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dari jumlah itu, 2 SPBU di antaranya berada di wilayah Kotim.
Hal ini yang menjadi salah satu alasan akan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Namun, pihaknya terus berupaya mengumpulkan bukti untuk menertibkan SPBU walaupun tidak bisa langsung terselesaikan semua.
--page
"Saya dengarkan saat rapat tadi, tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor atau alasan yang dikeluhkan rekan-rekan supir karena berdampak sulit mendapatkan BBM bersubsidi," tuturnya.
Selanjutnya, dikutip dari rekomendasi DPRD keempat, yaitu pihak Pertamina harus memberi sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar aturan dari Pertamina, bahwa pihaknya mengharapkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya dalam hal pengawasan.
Wisesa menerangkan, Pertamina tidak bisa melakukan pengawasan secara individu agar ada bukti yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil tindakan terhadap SPBU yang melanggar. Sebab tanpa adanya bukti, pihak Pertamina juga tidak bisa bertindak sembarangan.
"Terbatasnya wewenang di luar ranah Pertamina, kami harap adanya support dan evaluasi dari semua pihak. Termasuk turut andilnya pemerintah daerah (Pemda) dan kepolisian dalam hal pengawasan," demikian Wisesa. (M ANDHIKA/B-7)
