INDEKS antikorupsi di institusi militer Indonesia masih rendah. Nilainya D, yang artinya potensi korupsi tinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal itu diungkapkan Deputy Transparency International Indonesia (TII), Dedi Haryadi dalam diskusi ‘Penguatan Kontrol Politik dan Publik dalam Mengendalikan Risiko Korupsi di Tubuh Militer 2015’, di Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Menurut Dedi, potensi tinggi terjadinya korupsi adalah dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Meski demikian, Dedi juga mengakui, upaya mengendalikan risiko korupsi di Departemen Pertahanan dan TNI.
“Upaya Kementerian Pertahanan serta TNI mengendalikan risiko korupsi tampak mulai menunjukan hasil. Pada indeks antikorupsi militer Indonesia pada tahun 2013, E atau sangat tinggi potensi korupsi. Namun pada tahun 2015 naik ke D atau masih tinggi potensi korupsinya, sejajar dengan Malaysia, Brunei, dan lainnya,” papar Dedi.
Namun, tegas Dedi, harus diakui, nilai D itu menandakan potensi korupsi di tubuh militer masih tinggi. “Potensi korupsi ranah militer dan kemanan masih tinggi. Tentu itu harus segera dicegah selain penegakan hukum, juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas angarannya,” tegasnya.
Berdampak besar
Sementara itu, Direktur Imparsial, Al Araf menambahkan, Kementerian Pertahanan dan TNI harus terus berbenah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Sebab, itu berdampak besar, pertama bagi keamanan dan kedaulatan negara, keselamatan prajurit, keselamatan masyarakat, dan kekuatan pertahanan negara.
“Pengadaan alutsista dari proses penggunaan angaran contohnya, apabila itu masih tidak transparan, maka akan terus menimbulkan dampak buruk bagi keselamatan prajurit. Ada seorang pilot mengirim email ke saya, ia jelaskan kesedihannya atas banyak rekannya meninggal karena menggunakan pesawat tempur yang kualitasnya buruk,” terangnya.
“Seperti pengadaan Suhkoi, Leopard dan rudal dari Brasil, itu semua belum transparan. Harapan transparansi bukan untuk menyudutkan sebagian pihak yang terkait, namun lebih dari itu demi keselamatan prajurit, keamanan negara, serta kekuatan militer kita,” ungkap Al Araf.
Al Araf menerangkan, prajurit yang gunakan alutisita yang terindikasi korupsi, dampaknya mereka resah. Sementara itu, kekuatan militer yang profesional mereka percaya atas kualitas alutsistanya. Jadi, simpul Al Araf, indeks persepsi korupsi pertahanan harus dipandang positif oleh TNI dan Kementerian Pertahanan. (B-10)
