HURU-hara politik jelang haripemungutan suara Pilgub Kalteng semakin memanas. Pialang politik ‘pusat’ ikut‘turun gunung’ ke Palangka Raya untuk memenangkan kandidat tertentu. Topengnyapun bisa bermacam-macam. Namun sayangnya, entah dijebak atau terjebak, jajaranbirokrasi diduga  ikut bermain danmelakukan politik praktis. Padahal aturan sangat jelas, PNS tidak bolehterlibat aksi dukung-mendukung, apalagi mengerahkan jajarannya untuk kepentinganpasangan calon (Paslon).

Di aula universitas kristenPalangka Raya (UNKRIP) Jalan RTA Milono Jumat (22/1), sejumlah pejabatbirokrasi Pemprov mulai dari kepala biro hingga kepala dinas atau badan diajakpertemuan. Selain pejabat, juga mahasiswa UNKRIP ikut dikumpulkan. Diduga,inisiator atau pengarah adalah Sekda Kalteng Siun Jarias. Dugaan dilakukanpengarahan ke tindak politik praktis, karena pertemuan itu menghadirkan WillyMidel Yoseph, calon gubernur nomor urut 2.

“Tadi ada pertemuan Siun Jariasmengumpulkan PNS dan pejabat Pemprov Kalteng di Aula UNKRIP. Sekaligusdeklarasi dukungan untuk kemenangan WIBAWA. Awalnya di Kristiani CenterDiponegoro, tapi dipindah ke sana.Bersamaan pula mengumpulkan mahasiswa UNKRIP,” ungkap seorang mahasiswa dalampesan singkat disertai gambar kepada Borneonews.

Atas kejadian ini, Sekda SiunJarias saat dicoba konfirmasi melalui saluran telepon hingga tadi malam, tidakmerespons panggilan Borneonews meskinada sambung telepon sudah tersambung.

Di pagi yang sama, pengerahan PNSdan Kepala Desa (Kades) juga diduga dilakukan. Bertempat di Aula Jayang Tingang(AJT) kompleks kantor Gubernur, dilakukan pertemuan Anggota Komisi II DPR RIdengan kepala Desa se-Kalteng. Ternyata, tiba-tiba pertemuan itu  dibuat tertutup.

Padahal tujuan pertemuan sepertiterpampang di spanduk, dalam rangka penguatan kapasitas aparatur pemerintahdesa untuk mengelola dana desa. Seolah dikondisikan, karena ternyata AnggotaKomisi II yang datang adalah Rahmat Nasution Hamka dan Budiman Sujatmiko, keduanyaasal Fraksi PDIP, didampingi Pj Gubernur Hadi Prabowo dan seorang DirjenPemerintahan Desa.

“Wah, curang ini tadi. Sepertinyapertemuan sudah dikondisikan. Sebab ternyata bukan semua kepala desa yang hadirtetapi hanya diambil perwakilan, itupun kayaknya sudah ditentukan Kades yangsudah pro kepada paslon  tertentu,” ungkap salah seorang pejabatbadan pemberdayaan masyarakat desa yang ikut diundang datang kepada Borneonews sore tadi.

Maklumlah, Budiman Sudjatmiko adalah  anggota DPR yang mengklaim punya andilpenggodokan UU Desa. Dan dari situ pula ia punya kaki-tangan dengan asosiasasikepala desa. (rz/*)