PERTEMUAN dialogis dan tertutup yang melibatkan Bupati Kudus Mustofa di Hotel Avila Pangkalan Bun, menyakiti kearifan warga Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) umumnya.
Lantaran, pertemuan yang melibatkan bupati dari Jawa Tengah itu memengaruhi warga Jawa yang berada di Kobar untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur Kalteng.
“Inikan nuansa pesta demokrasi warga Kalteng. Untuk apa bupati dari Jawa ikutan berkampanye? Apalagi memengaruhi warga asal Kudus, Demak dan Pantura umumnya untuk memilih salah satu paslon. Ini sudah tidak fair,” kata Eko Sumarno, Penasehat Tim Pemenangan Sohib, dalam Pilkada Kalteng, Jumat (22/1/2016).
Eko sebagai warga Jawa yang sudah 21 tahun tinggal di Kobar merasa tersinggung dan protes keras. Pasalnya, dalam pertemuan dialogis yang melibatkan Bupati Kudus tersebut diduga kuat berisikan kampanye yang menguntungkan pasangan calon lain, sekaligus merugikan Sohib.
Lebih lanjut, Eko Sumarno juga mempertanyakan keabsahan Bupati Kudus dalam kegiatan yang sarat kampanye politik tersebut. Dirinya skeptis alias meragukan Bupati Kudus termasuk sebagai salah satu petugas atau bagian dari tim kampanye Willy dan Wahyudi.
Karena, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7/2015, daftar petugas dan tim kampanye paslon seharusnya sudah didaftarkan satu hari sebelum kampanye dimulai. Sedangkan masa kampanye telah selesai pada 5 Desember 2015.
Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Marjomo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti keabsahan kegiatan yang melibatkan Bupati Kudus, Rabu (20/1/2016) lalu.
Terlebih, pertemuan digelar secara tertutup menjelang tengah malam di Hotel Avila Pangkalan Bun. “Ada pemberitahuan yang masuk dan meminta apa saja batasan kegiatan. Tapi saya tidak tahu itu untuk kegiatan yang mana. Sedangkan dari KPU sepertinya tidak memberikan surat mengenai batasan kegiatan itu,” terang Marjomo, Jumat (22/1/2016).
Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan di Hotel Avilla yang melibatkan Bupati Kudus. “Sepertinya tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kita. Bahkan saya baru tahu,” tandas Marjomo. (RD/B-2)
