ANGGOTA Brimob dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bakal digeser ke Bumi Tambun Bungai untuk membantu Polda Kalteng mengamankan jalannya pemilihan gubernur dan wakil susulan yang akan digelar pada Rabu, 27 Januari 2016.
Karo Ops Polda Kalteng Kombes Pol Ismail Bafadal mengatakan, jumlah anggota Brimob Polda Kalsel yang akan diperbantukan ke Kalteng sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 100 personel.
“Kita akan diperkuat satu SSK Brimob dari Kalsel. Penempatan akan diatur kemudian,” kata Kombes Ismail saat ditemui di Polda Kalteng, Jumat (22/1/2016).
Bantuan itu, sambungnya, diberikan bukan atas permintaan Polda Kalteng, melainkan sebagai bentuk dukung dari Polda Kalsel demi terjaganya keamanan dan tertiban masyarakat.
“Mabes Polri juga mempertimbangkan itu untuk memberikan dukungan. Demikian juga dengan Polda Kalteng yang mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya suhu politik dan memanasnya situasi di tengah masyarakat serta mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan. Jadi mencoba bersikap mendahului kemungkinan itu sebelum terjadi,” ungkap dia lagi.
Komber Ismail melanjutkan, sebanyak 764 anggota Polda Kalteng yang merupakan gabungan dari Sabhara dan Brimob akan digeser ke berbagai wilayah di Bumi Tambun Bungai.
Pergeseran dilakukan selama dua hari mulai Minggu (24/1/2016). Personel kepolisian tersebut akan membantu mengamankan tempat pemungutan suara (TPS).
Untuk total keseluruhan personel Polda Kalteng yang diturunkan mengamankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng sebanyak 4.744 orang.
Dari jumlah itu, 3.675 personel akan ditempatkan di 5.755 TPS. Sedangkan sisanya bersiaga di lokasi yang dianggap rawan.
Menurut Ismail, tidak ada daerah tertentu yang dianggap paling rawan pada pesta demokrasi kali ini. Namun demikian, pihaknya tetap siaga satu untuk mengantisipasi adanya gangguan dari orang tidak bertanggung jawab.
“Kita tetap siaga satu. Jadi anggota yang di TPS, maka bertugas di TPS. Dan personel Polri lain tetap siaga satu. Personel polisi yang ada di lapangan harus cepat tanggap atas informasi masyarakat,” sebutnya.
Sejauh ini belum terdeteksi bentuk ancaman yang dapat menimbulkan masalah. (B-3)
