Oleh : (Palangka Raya) Roni Sahala


Menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah (Pilgub Kalteng) yang akan digelar pada 27 Januari mendatang, terjadi berbagai kampanye terselubung. Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo, ikut terseret-seret dalam manuver politik PDIP yang mengusung pasangan calon (paslon) guberrur Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar melawan Sugianto Sabran-Habib Said Ismail.


Mereka mengggelar pertemuan tertutup dengan ratusan kepala desa se-Kalteng di Aula Jayang Tingang (AJT), kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Jumat (22/1/2016). Acara dikemas dengan tajuk

‘’Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, yang menghadirkan anggota Fraksi PDIP DPR Budiman Sudjatmiko dan Rahmat Nasution Hamka.


Saat acara akan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, protokoler gubernur meminta sejumlah wartawan meninggalkan ruangan. Mereka beralasan, larangan itu atas permintaan pihak PDIP. Dan, saat acara berakhir, sejumlah kepala desa menolak menjelaskan materi pembahasan dalam pertemuan tertutup tersebut.


“Curang itu tadi. Pertemuan sudah dikondisikan. Ternyata bukan semua kepala desa yang hadir, tetapi hanya diambil perwakilan, itupun kayaknya sudah ditentukan kades yang sudah pro kepada paslon ‘merah’,” ungkap seorang pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Kalteng yang ikut diundang, kepada Borneonews.

Pengakuan Hadi


Hadi Prabowo mengakui memerintahkan acara itu tertutup. Namun ia membantah ada agenda poltik di dalamnya, yaitu terkait pasangan calon gubernur dari PDIP.


“Ini kan membicarakan masalah teknis dan pesertanya banyak, jadi otomatis perlu keseriusan. Tempat pertemuannya kan kecil, peserta banyak dan waktunya sangat terbatas. Itu saja,” kata Hadi yang menjadi Pj Gubernur Kalteng karena ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus politikus senior PDIP, Tjahjo Kumolo.


Sementara Budiman membantah meminta pertemuan itu tertutup. ‘’Tidak ada yang rahasia. Kita memberi penjelasan terkait aturan penggunaan dana desa, apa saja yang perlu ditingkatkan aparatur pemerintahan desa, termasuk peran pendamping desa bersifat membantu atau sejenis konsultan. Itu yang kita bahas, tidak ada yang lain,” kata mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.


 Sedangkan Rahmat Hamka berdalih, meskipun pertemuan itu tertutup,  suara dari dalam terdengar keluar. ‘’Suara saya kan menggelegar,” katanya.

Disinggung bahwa pertemuan itu dicurigai bernuansa politis menjelang pilgub, termasuk pengerahan sejumlah tokoh PDIP dari Pulau Jawa untuk mememengakan calon gubernur Kalteng yang diusung, Rahmat menganggapnya wajar.

‘’Ini kan dalam upaya kita memberikan support bahwa ini kegotong-royongan dalam PDIP,” ujarnya.


Ia pun menegaskan, walaupun digiring-giring, masyarakat sudah dewasa dan pinter. ‘’Jadi tidak ada penggiringan. Masing-masing orang sudah punya pilihan, sudah punya pertimbangan,” tandasnya. (RZ/B-1)