PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Tokoh pemuda, Heru Hidayat mengkritik keputusan pemerintah yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Heru menilai kenaikan harga BBM saat ini akan semakin membebani ekonomi masyarakat. Apalagi akibat dampak akibat dari pandemi Covid 19 yang membuat sektor ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Sebaiknya memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini mulai berupaya tumbuh dengan hadirnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harusnya dibantu, bukannya ditambah beban operasional mereka dengan naiknya harga BBM tersebut" ujar aktivis sosial kemasyarakat dalam keterangan tertulisnya di Palangka Raya, Senin, 5 September 2022

Alasan pemerintah menaikan harga BBM justru saat ini akan semakin menyusahkan masyarakat, dimana biaya operasional yang naik akibat naiknya harga bbm akan memaksa masyarakat menaikan harga.

Heru mengatakan di antara argumentasi pemerintah yang menganggap subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan masyarakat sebagai alasan yang tidak akan pernah bisa diterima masyarakat.

karena faktanya masyarakat untuk operasional menggunakan bbm bersubsidi. Oleh karena pencabutan subsidi itu, kata Heru justru sangat merugikan kepentingan masyarakat

"Hal itu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat karena sangat berdampak kepada kondisi harian mereka. Masyarakat menganggap bahwa pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka," ucap Heru

Anggota DPRD Kalteng Periode 2014-2019 dari PKS ini menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup. Karena itu, dia berharap pemerintah memprioritaskan untuk turut membantu masyarakat dengan pemberian subsidi yang juga menjadi hak masyarakat terhadap anggaran.

--page

Infonya, subsidi akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun menurut Heru, bantuan tersebut juga hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak.

"Apalagi dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakuratan data sehingga tidak tepat sasaran, hingga terjadi penyalahgunaan".

Menurut Heru, pemerintah sebaiknya meninjau kembali rencana menaikkan BBM bersubsidi. Masyarakat membutuhkan kepedulian nyata dari pemimpinnya dalam kondisi saat ini. (APRIANDO/B-11)