BORNEONEWS, Palangka Raya - Aksi demo penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng menuntut lima hal yang harus diperjuangkan DPRD Provinsi Kalteng.
Di mana tuntutan tersebut ditanda tangani Ketua DPRD Provinsi Kalteng yang menyambut pendemo. Dalam aksinya mahasiswa meminta realisasi DPRD Kalteng dalam waktu 3x24 jam.
Pertama, menuntut DPRD Kalteng mendesak DPR RI Mengaudit BPH Migas dalam penyaluran BBM Bersubsidi.
Kedua, meminta DPRD Kalteng mendesak DPR RI Usut tuntas Jual beli dana distribusi BBM bersubsidi.
Ketiga, meminta Kementrian ESDM mengawal stabilitas harga BBM bersubsidi.
--page
Ke empat, mendesak kementrian keuangan untuk meningkatkan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Kelima, meminta DPRD malakukan RDP bersama Gubernur untuk penerapan regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
"Kita sudah tandatangani bersama dengan Ketua DPRD Kalteng dan berjanji akan merealisasikan semuanya, maka dari itu akan menunggu janji ketua DPRD tersebut," ungkap Erna selaku koodinator aksi, Senin 5 September 2022.
--page
Mahasiswa akan memberikan waktu kepada DPRD Provinsi untuk merealisasikan itu semua dalam waktu dekat, namun apabila tidak ada maka mahasiswa akan menurunkan masa tiga kali lipat dari saat ini.
"Kita beri waktu 3x24 jam untuk realisasikan tuntutan kita, apabila tidak maka kita akan datang lagi dengan membawa masa yang lebih besar lagi," tukasnya.
Mahasiswa yang telah mendatangani tuntutan tersebut kemudian membubarkan diri dan menunggu realisasi dari waktu yang sudah diberikan kepada DPRD Kalteng. (AGUS/B-5)
