BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya melalui Badan Anggaran (Banggar) kembali menggelar rapat pembahasan mengenai Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUPA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa 6 September 2022.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf dan sejumlah anggota Banggar serta dihadiri oleh jajaran Pemko setempat, rapat pembahasan kembali diskors setelah berjalan cukup alot selama hampir dua jam pembahasan.
"Secara aturan, memang yang diundang hanya bagian keuangan, sektor pendapatan daerah dan asisten. Tapi karena yang dibahas adalah anggaran dari semua SOPD yang mereka ajukan dan butuhkan untuk melaksanakan pembangunan daerah, maka seharusnya seluruh pimpinan SOPD bisa hadir. Jadi saya minta skors untuk sementara," kata Wahid saat ditemui usai rapat tersebut.
Dalam penyusunan APBD perubahan kali ini, pihak DPRD agar pemerintah bisa fokus pada peningkatan infrastruktur, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, program pencegahan inflasi daerah akibat kenaikan harga BBM subsidi hingga sektor kesehatan.
"Untuk sektor kesehatan, kita harapkan program bantuan untuk warga tidak mampu. Salah satunya adalah program dari Dinkes untuk masyarakat tak mampu dengan memberikan bantuan biaya operasional bagi mereka yang ingin berobat ke luar daerah," ungkap legislator Fraksi Golkar ini.
Satu hal yang turut diperjuangan pihaknya, diakui Wahid adalah bagaimana agar hasil-hasil reses dan penyerapan hasil aspirasi masyarakat sepanjang tahun 2022 ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah kota.
--page
"Dalam pertemuan tadi juga kami mendengarkan rincian program kegiatan mereka serta menanyakan kenapa hasil reses belum direalisasikan. Setidaknya disisa tahun anggaran 2022 ini, rangkuman hasil reses dari konstituen kami bisa direalisasikan setidaknya yang sejalan dengan visi misi Pemko maupun RPJMD," pungkasnya. (HENDRI/B-6)
