BORNEONEWS, Palangka Raya - Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dinilai menjadi momen untuk mendorong peningkatan koordinasi terkait keterbukaan publik.
“Kegiatan ini dalam rangka mendorong peningkatan koordinasi bidang informasi publik,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Mukhlas Roziqin saat mengikuti FKK Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta.
Dikatakannya, forum banyak membahas hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 dan rekomendasinya, yang secara nilai nasional memang sudah menunjukkan kenaikan. Namun secara kualitas, kemungkinan harus direview kembali prosesnya.
Selain itu, membahas sejauh mana perhatian pemerintah, pemerintah daerah, legal-formal yang mengakomodirnya, dan goodwill pemerintah. Sebab nyatanya, ada ketidakseragaman goodwill sehingga perlu penguatan.
"Paling tidak untuk hal-hal yang mendasar, untuk mendukung kinerja KI khususnya tugas utama, didukung anggaran yang cukup, setara, dan merata di semua daerah. Sehingga ketika diukur, tidak ada disparitas yang jauh. Karena saat ini ada yang oleh Pemda-nya diapresiasi tinggi, ada yang anggaran masih rendah yang untuk 'bisa berdiri saja' sangat bersyukur," jelasnya.
--page
Sebagai catatan, lanjut dia, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penekanan yaitu keberpihakan anggaran utk semua kerja-kerja penguatan layanan informasi kepada publik, di semua badan publik, tidak hanya bagi badan publik pemerintah.
"Kami dari KI Provinsi Kalteng tentu mengucapkan terimakasih, karena Pemerintah Provinsi Kalteng termasuk di antara Badan Publik yang berkemauan hadir membubuhkan tanda tangan sebagai bukti/menunjukkan komitmen itu. Hal ini menunjukkan semangat Keterbukaan sudah menjadi trend karena memang sudah menjadi kebutuhan publik," tandasnya. (HERMAWAN DP/B-7)
