BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) peningkatan kualitas demokrasi melalui keterbukaan informasi publik di Yogyakarta.
Kegiatan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) melibatkan Komisi Informasi, Kemendagri dan Kemenkominfo.
FKK digelar dalam rangka mendorong peningkatan koordinasi bidang informasi publik yang diikuti oleh Perwakilan Pemerintah Provinsi se-Indonesia dan atau PPID-nya.
“Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hal yang mendasar dan menjadi kebutuhan untuk perbaikan kualitas hidup bernegara dan bermasyarakat,” kata Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD seperti dikutip dari MMC Kalteng, Jumat, 9 September 2022.
Menurutnya, bukan hal biasa saja untuk menyikapi keterbukaan informasi, karena berhubungan dengan Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebebasan Pers dan seterusnya.
--page
Mewakili Diskominfosantik Kalteng ada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Erwindy yang didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng, Mukhlas Roziqin. (HERMAWAN DP/B-7)
