LEMBAGA adat meng­ha­rapkan keseriusan­ Pemkab Pulang Pisau un­tuk memperhatikan hutan desa.


Caranya dengan mengaloka­sikan anggaran sehingga kon­disi hutan tetap terjaga dan lestari.


“Dana itu bisa dari APBD atau bantuan provinsi atau pu­sat, khsusunya dinas kehu­tanan untuk melakukan itu. Selama ini saya lihat belum ada keseriusan kearah sana,” keluh Damang Kahayan Hi­lir­, Darius A Kung, Senin (25/1/2015).


Darius melihat pengelolaan­ hutan desa saat ini seperti jalan sendiri-sendiri.


“Sekedar masukan dari sa­ya kepada dinas kehutanan­ dan perkebunan yang menja­di­ corong pemerintah daerah  harus lebih terbuka memba­ca kondisi hutan desa, khusus­nya untuk dana pengelolaan karena itu yang paling penti­ng,” katanya.


Dia menyebut Pulang Pisau pu­nya empat area hutan de­sa. Yakni di Desa Manta­ren­, Bontoi, Kalawa, dan Go­hong.


Bahkan di Kalteng hanya se­dikit sekali daerah yang wi­layahnya punya hutan desa.


“Keberadaan hutan desa ini menjadi kelebihan daerah ki­ta yang harus bisa dimanfa­at­kan dan beruntung kita pu­nya hutan yang masih ala­mi. Saya pesan kepada ins­tansi teknis untuk serius mem­bantu mengelola hutan kita,” harapnya.


Kepala Dinas Kehutanan­ dan Perkebunan Pulpis,­ Sla­met Untung Rianto me­ngaku tidak menutup ma­ta dalam mengelola hutan desa.


“Kita sudah berusaha me­nangani hutan desa dan se­mua permintaan pengurus Lembaga Pengelola Hutan De­sa sudah kita terima dan ki­ta proses,” sebutnya.


Menurut Slamet usulan pe­ngurus LPHD ada yang bisa ditangani cepat tanpa harus menunggu waktu. “Usulan harus melalui mekanisme,” ujarnya. (B-6)