MESKI pemungutan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sudah usai digelar 27 Januari 2016 lalu, namun pesta demokrasi lokal ini tetap meninggalkan persoalan. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kotim masih menemukan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan satu laporan dugaan politik uang (money politic).
Ketua Panwaslih Kabupaten Kotim M Tohari, mengungkapkan pelanggaran yang ditemukan pengawas lapangan yakni menyangkut adanya saksi salah satu pasangan calon yang mengenakan kostum dan atribut yang mengarah ke paslon. Ini ditemui panwas lapangan di hampir seluruh TPS.
“Setiap TPS yang kami temui seperti itu (memakai kostum/atribut yang mengarah kepada paslon), kami minta agar mengganti kostum dan atributnya dilepas. Ada yang kami ingatkan tetapi tetap menggunakan, pengawas lapangan juga tidak bisa memaksa, tetapi secara aturan teknis seperti itu jelas melanggar aturan di TPS,” jelas dia, saat dihubungi, Kamis (28/1/2016).
Dugaan pelanggaran lainnya yakni terkait politik uang, ada satu laporan dari Panwas Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim. Namun, Tohari mengaku belum mendapat laporan jelas siapa yang menyerahkan dan menerima uang tersebut.
“Berkas laporannya sudah masuk, dan kami sudah meminta panwas kecamatan menindaklanjutinya. Kemungkinan akan diproses untuk pendalaman lebih lanjut setelah rekapituasi di tingkat kecamatan. Karena panwascam saat ini fokus melakukan pengawasan rekapitulasi di PPK,” kata Tohari.
Sedangkan untuk mobilisasi massa untuk memilih paslon tertentu, dia mengaku belum ada laporan terkait hal itu.
Namun, secara umum berdasarkan pemantauan panwaslih hari H pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalteng berjalan dengan lancar dan aman. Bgitu juga secara kasat mata dia mengaku tingkat pastisipasi pemilih cukup besar, bahkan kemungkinan lebih tinggi dibandingkan saat pelaksanaan Pilkada Bupati/wakil Bupati Kotim 9 Desember 2015 lalu.
“Tetapi untuk partisipasi pemilih itu secara pastinya kita lihat hasil rekapitulasi KPU,” kata Tohari. (RF/B-7)
