KOSONGNYA persediaan sebagian jenis obat tertentu di sejumlah puskesmas di Kota Palangka Raya diakui sulit ditangani. Hal tersebut merupakan imbas manajemen pengelolaan baik oleh puskesmas maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya yang lamban sejak awal.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya asal Komisi C, Mukarramah memaklumi sulitnya menangani persoalan itu. Ia menuturkan, pihaknya pernah mendapat keterangan dari dinkes soal adanya sejumlah obat yang kosong sehingga dikeluhkan masyarakat, terutama peserta BPJS Kesehatan dari jalur warga miskin.
Ternyata, urai Mukarramah, pemicunya adalah adanya kebijakan pengadaan obat yang berbeda antara anggaran APBD dengan dana yang berasal dari dana kapitasi. Dinkes bertanggungjawab atas pengadaan yang menggunakan APBD sedangkan puskesmas mengelola sendiri pengadaan obat yang berasal dari dana kapitasi BPJS.
Menurut Mukarramah, keduanya baik dinkes maupun puskesmas lamban melakukan pengadaan dengan alasan tidak berani mengoperasionalkan dana itu sehingga sempat kedahuluan habis.
“Sempat kami tanya dan jawabannya seperti itu. Mungkin tidak semuanya habis, tetapi untuk obat jenis penyakit tertentu yang sedang banyak diderita sehingga ludes terpakai,” terang Mukarramah kepada Borneonews, Senin (1/2) sore.
Ia pun berharap masyarakat sementara ini memaklumi kondisi yang terjadi sembari pihak dinas melakukan perbaikan dalam hal pengadaan obat. Alasannya, prosedur pengadaan tidak mungkin mendahului anggaran.
“Kalaupun meminta pinjam dulu ke obat yang menjadi stok non-BPJS, juga tidak mungkin kan sebab itu manajemen terpisah. Sementara dinas juga sulit mendrop, di sisi lain puskesmas juga belum berani cepat lakukan pengadaan meskipun dana kapitasi sudah ada karena prosedur operasionalnya. Jadi ya maklumi dulu karena serba posisi sulit tadi.” (RZ/B-12)
