Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu menyoroti masih banyaknya perusahaan swasta di Kotim yang tidak transparan soal rekrutmen tenaga kerja. "Tidak transparannya perusahaan ini juga berdampak pada sulitnya instansi terkait untuk mengetahui lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kotim," ungkap Dadang saat ditemui <Borneonews> di ruang kerjanya, Selasa (2/2/2016).
Padahal, kata Dadang, banyak masyarakat <Bumi Habaring Hurung> yang membutuhkan informasi lowongan kerja. Selain itu, Dadang yakin banyak lowongan kerja yang bisa diisi warga lokal sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan perusahaan.
“Kami tentu berharap perusahaan seperti perkebunan, pertambangan, dan usaha bidang industri dan jasa lebih berpihak kepada warga lokal dalam merekrut tenaga kerja,” ujar politisi PAN itu.
Dadang menyesalkan faktanya seringkali perusahaan mendatangkan
pekerja-pekerja dari luar daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. Padahal, tingkat pengangguran di daerah ini masih tinggi. "Seringkali kita dengar, salah satu tujuan investasi yakni direkrutnya
tenaga-tenaga kerja di daerah. Sehingga efek dominonya, selain meningkatkan perekonomian juga terserapnya tenaga kerja," kata Dadang.
Namun sebaliknya, lanjut dia, apabila perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar, itu artinya mereka mengingkari komitmen untuk membantu pemerintah daerah menyejahterakan warga. "Saya meminta instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) berkomunikasi dengan perusahaan agar
lebih terbuka dalam rekrutmen tenaga kerja. Sampaikan ke perusahaan bahwa kewajiban lapor sangat penting untuk mengetahui perkembangan
informasi lowongan kerja di daerah ini,” tegas dia. (RF/B-8)
