RAPAT pleno penghitungan dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur  Kalimantan Tengah (Pilgub Kalteng) digelar serentak di seluruh KPU kabupaten/kota se-Kalteng, Rabu (3/2/2016).

Sejak kemarin, kepolisian sudah siaga untuk mengamankan jalannya sidang pleno yang sangat krusial itu.


Seperti halnya di Palangka Raya, sterilisasi arena rapat pleno di Hotel Hawai, Jalan Bubut, akan diberlakukan dua lapis sebelum acara. Detasemen Gegana atau penjinak bom Brimob Polda Kalteng dilibatkan.


“Itu sudah SOP (standard operating procedure). Jadi satu atau dua jam sebelum pelaksanaan pleno dimulai, kita lakukan ste-rilisasi. Untuk pengamanan pada saat pleno, kita menurunkan 200 personel,” kata AKBP Jukiman Situmorang, Kapolres Palangka Raya, Selasa (2/2/2016) sore.


Sterilisasi dan pengerahan personel seperti itu juga diterapkan dalam pleno tingkat provinsi yang akan digelar di Ball Room Hotel Aquarius, Jalan Imam Bonjol, Palangka Raya, Jumat (5/2/2016). Polisi  menyiapkan armada air water canon (AWC).


“Jadi saya buat tiga ring. Ring satu seputar pelataran parkir, ring dua di lobi, ring tiga di pintu masuk pleno. Dan, bagi yang tidak berkepentingan, tidak diperbolehkan masuk,” tegas Jukiman.


Sebegitu ketatkah? “Dibilang ketat tidak. Itu standar saja. Pengamanan harus benar-benar maksimal. Kita juga di back up Brimob yang sewaktu-waktu siap digerakkan,” tandasnya.


Jukiman menambahkan, pe-ngamanan rapat pleno ini telah dikoordinasikan bersama KPU Kalteng, Selasa (2/2/2016). “Jadi bukan undangan kegiatan pleno. Tapi 100% mekanisme pe-ngamanan,” tegasnya.


Ia juga meminta masyarakat tak perlu berbondong-bondong mendatangi arena pleno demi lancarnya kegiatan itu. “Masyarakat bisa memantau perkembangan melalui media sosial (medsos). Semua di situ kan info terkini. Jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke tempat pleno,” saran Jukiman.

Tidak kerahkan massa


Tim Pemenangan Pasangan Sugianto Sabran-Habib Said Ismail (SOHIB), juga setuju bahwa pengerahan massa tak diperlukan dalam penghitungan suara dan pleno KPU. Koordinator tim relawan Kawal SOHIB lintas wilayah Barat, Hendra, juga menepis Tim SOHIB mengajak mengerahkan massa melalui pesan singkat berantai (broadcast).


“Broadcast itu tidak benar karena menyesatkan. Tidak ada instruksi pengerahan massa dan sebagainya,” tegas Hendra di Sampit, Selasa (2/2/2016).
Sebenarnya, pleno KPU tetap bersifat terbuka. Namun, demi kelancaran, hanya pihak terkait saja yang boleh memasuki arena sidang. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Kotawaringin Barat, Samijan, sehari sebelumnya.


“Selain pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak keamanan, yang kita undang di antaranya empat orang saksi dari masing-masing pasangan calon.

Tapi, dari empat saksi itu yang berhak bicara hanya salah satu. Untuk wartawan dipersilakan, namun dengan menggunakan atau membawa tanda pengenalnya masing-masing,” tutur Samijan. (FI/RD/B-10)