LAPORAN TESTI PRISCILLA (Palangka Raya)
WARGA harus diberikan pelatihan dan isentif untuk mencegah terulangnya bencana asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu dikatakan, Willem Rampangilei, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/2/2016).
"Pemda harus merekrut masyarakat desa. Lalu kelompokkan, lakukan pelatihan kilat dan praktis, serta berikan peralatan yang memadai untuk menjaga desa mereka dari karhutla. Jika berhasil menjaga desanya dari kebakaran, berikan insentif," ungkapnya.
Menurut Willem, hal tersebut sudah dilakukan masyarakat di Riau. Ia menuturkan, Riau sudah menyiapkan insentif per desa senilai Rp100juta dalam bentuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.
"Misalnya mereka mau membangun jalan atau menggarap lahan tanpa membakar, dananya disiapkan. Tapi ini bukan berarti Kalteng harus beri insentif sebesar itu juga, nanti dirembuk dulu mampunya berapa," saran Willem.
Dalam pertemuan itu, Willem juga menegaskan karhutla harus dicegah. Sebab, selain berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, juga menghabiskan banyak uang negara untuk penanganannya.
"Tahun lalu kerugian negara karena bencana kabut asap mencapai Rp221 triliun. Itu belum dana yang digunakan untuk pencegahan. Karena itu upaya pencegahan jadi penting. Sementara SDA kita sangat kurang untuk laksanakan pencegahan," ungkap Willem.
Willem melanjutkan, BNPB telah menghadap Presiden RI untuk menyampaikan konsep pencegahan karhutla, dengan prioritas pengorganisasian di daerah rawan yaitu Kalimantan dan Sumatera. (TP/B-10)
