BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lebih demokratis dan meminimalisir adanya pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasi dengan Stakeholder tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Selasa, 25 Oktober 2022.
Kegiatan yang digar di Istana Kuning Kesultanan Kutaringin ini, diikuti berbagai perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama dan adat di Kabupaten Kobar.
Anggota Bawaslu Kalteng Siti Wahidah usai kegiatan sosialisasi menjelaskan tujuan kegiatan dengan tema bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu ini.
"Sosialisasi ini merupakan upaya kami untu meminimalisirkan terjadinya pelanggaran dalam berbagai tahapan Pemilu. Karena dengan banyaknya masyarakat yang ikut andil atau berpartisipasi dalam pengawasan, bukan hanya ke TPS untuk memberikan hak suara saja, harapannya pelanggaran yang terjadi bisa diminimalisir," jelasnya.
Menurutnya andil masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu ini diharapkan bisa mewujudkan demokrasi di Indonesia khususnya pemilu serentak bisa berjalan baik dan aman seperti azasnya langsung umum bebas dan rahasia.
"Becermin pada pengalaman yang ada pelanggaran yang paling banyak ditemukan saat digelarnya pemilu yang telah lalu adalah politik sara, politik identitas, dan politik uang. Ketiga hal tersebut sangat mendominasi pada setiap tahapan," jelasnya.
Sehingga menurut Siti Wahidah, kita semua berupaya, bagaimana 3 hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang dominan namun lambat laun semakin menipis.
--page
"Tetapi bila kita berbicara apakah pengawas mampu menghapus semuanya, kami akui kami juga tidak bakal mampu. Namun kami tetap berupaya dengan keras, bagaimana pelanggaran tersebut dalam pemilu 2024 bisa terminimalisasi guna mewujudkan pemilu yang demokratis agar bisa diterima oleh banyak pihak," jelasnya. (WAHYU KRIDA/B-11)
