BORNEONEWS, Nanga Bulik – Banjir yang melanda Kabupaten Lamandau menyebabkan 3.568 rumah dan 94 fasiltas umum terendam banjir. Sebanyak 11.463 jiwa terdampak banjir dan 296 jiwa harus mengungsi.
Karena itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengimbau kepada perusahaan perkebunan, HPH, HTI dan pertambangan di Kabupaten Lamandau agar peka dan peduli terhadap musibah banjir serta berkontribusi positif dalam pembangunan di wilayah.
“PBS yang ada di Lamandau ini harus peka dan memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat, terlebih yang terdampak bencana,” ucap Gubernur di Nanga Bulik. Minggu, 30 Oktober 2022.
Saat berada di Gudang persediaan bantuan untuk para korban banjir milik Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamandau, Gubernur sempat menyayangkan sikap sejumlah perusahanaan besar swasta (PBS) yang terkesan kurang peduli dengan warga sekitar.
“Jumlah PBS di Lamandau ini puluhan, tetapi saya lihat tidak lebih dari lima perusahaan yang peduli dengan bencana ini,” sebut Sugianto.
Bahkan orang nomor satu di Provinsi Kalteng itu berharap pemerintah pusat tidak memperpanjang ijin PBS yang selama ini kurang peduli dengan warga di sekitar perusahaan. "Sekali saja diberi izinya, paling lama 30 tahun. Setelah itu tidak usah diperpanjang,” tegasnya.
Meski demikian pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada sejumlah PBS yang turut serta bersama pemerintah membantu menanggulangi bencana banjir.
Gubernur mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Pasalnya, Banjir melanda di saat pandemi covid 19 belum berakhir, tingginya laju inflasi, kenaikan harga BBM dan semuanya harus dihadapi dan ditangani simultan secara bersamaan.
--page
Akibat banjir ini masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen karena lahannya terendam air, sehingga hal tersebut melahirkan permasalahan sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencahariannya.
“Umumnya masyarakat yang ada di pedesaan dan masyarakat sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, apa yang mereka harapkan dari sektor pertanian, hal ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat pedesaan,” tandasnya (HENDI NURFALAH/B-11)
