Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk mengantisipasi gelombong pemutusan hubungan kerja (PHK) di <Bumi Habaring Hurung>. Antisipasi bisa dilakukang dengan program-program padat karya yang bersumber dari APBD Kotim.
“Gelombang PHK sudah terjadi di beberapa daerah. Sehingga pemkab harus segera mengantisipasi hal ini suatu waktu terjadi di Kotim,” kata dia, saat dihubungi, Senin (8/2/2016).
Fenomena PHK, ini lanjut dia, dipicu oleh melambatnya perekonomian di Indonesia. Sektor paling terdampak dari pelemahan ekonomi itu yakni yaitu pertambangan. Menurut Sutik, sejak tahun lalu daya beli turun, harga komoditas lemah menyebabkan banyak perusahaan terpukul. Sejumlah perusahaan memutar otak dan mencari strategi untuk melakukan efisiensi.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, efisiensi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari biaya operasional dipangkas, hingga yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja. Alhasil, banyak orang kehilangan pekerjaan. “Fenomena itu yang kini menghantui sejumlah perusahaan di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan buruh bakal kehilangan pekerjaannya,” ujar dia.
Oleh karena itu, Sutik meminta pemkab melalui dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans) segera melakukan pendataan terkait kondisi kesehatan perusahaan. Sehingga bisa diantisipasi secara dini apabila nantinya terjadi PHK. Dengan memunculkan lapangan-lapangan kerja baru, serta memfasilitasi kewirausahaan dan juga mengembangkan potensi ekonomi kreatif.
“Pemkab bisa mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha kecil bagi kelompok-kelompok karyawan di waktu senggangnya. Misalnya pelatihan tata boga, pelatihan pangkas rambut, pelatihan servis AC, mekanik motor dan sebagainya. Ini nantinya berguna apabila suatu saat karyawan itu tidak lagi bekerja di perusahaan,” kata dia. (RF/B-8)
