BORNEONEWS, Tamiang Layang - Kapolres Barito Timur AKBP Viddy Dasmasela menjelaskan tujuan kunjungan yang dilakukannya di semua Polsek yang ada di Kabupaten Barito Timur beberapa hari yang lalu.
Pada kunjungan tersebut Kapolres juga berkesempatan beramah-tamah dengan unsur Forkopimcam dah tokoh masyarakat.
"Kemarin itu kunjungan kerja saya bersama jajaran ke polsek-polsek untuk menyampaikan bahwa yang pertama, wilayah Barito Timur cukup luas sedangkan anggota yang mengawal daerah ini kurang memadai," ungkapnya saat menggelar acara Semeja Bersama Kapolres Barito Timur, Jumat, 11 November 2022.
Viddy juga menyebut posisi polsek-polsek menyebar pada jarak yang berjauhan di perbatasan-perbatasan.
"Artinya secara internal saya menegaskan kepada anggota saya di lapangan agar tetap waspada dan tidak lengah terkait pengamanan mapolsek karena ancaman teroris yang masih ada dan bisa timbul secara tiba-tiba," jelasnya.
Berikutnya, Kapolres mengatakan kita akan berhadapan dengan tahun politik Pemilu 2024, karena itu setiap polsek harus memetakan desa-desa yang ada di wilayah hukum masing-masing polsek dan membuat langkah-langkah pencegahan supaya pada saat pesta demokrasi semua masalah yang berpotensi timbul bisa diminimalisasi.
"Yang ketiga saya juga menyampaikan masalah yang dihadapi Polri saat ini di mana menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun sehingga kita harus segera berbenah dan turun ke lapangan untuk melayani masyarakat. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kalau bisa setiap hari waktu kita di lapangan supaya tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan segera memberikan solusi," tegasnya.
Pada kesempatan itu Kapolres mengungkapkan bahwa saat ramah-tamah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, menerima keluhan masyarakat terkait biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi atau SIM.
--page
Menanggapi itu dia menjelaskan bahwa tarif pembuatan SIM yang berlaku di Polres Barito Timur sudah sesuai, namun selama ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat terkait penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP seperti psikologi, sidik jari dan lainnya.
"Cuma memang kurang sosialisasi sehingga ada beberapa masyarakat yang kurang memahami itu dan masih berpikir bahwa seharusnya gratis, kenapa harus bayar," ungkapnya.
Karena itu Kapolres mengaku telah memerintahkan jajaran Satlantas untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui teknis pembuatan SIM.
Selain masalah biaya pembuatan SIM, Kapolres juga mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang sungai yang tercemar oleh aktivitas tambang.
"Saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman Polsek jajaran agar berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menghimbau agar para penambang dalam melakukan usaha tidak merugikan masyarakat. Selain itu saya minta agar Polsek juga meningkatkan patroli sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencemaran lingkungan dapat dieliminir," tegasnya. (BOLE MALO/B-6)
