BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas mendorong perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang politik.
Langkah Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas dalam mendorong itu dengan menggelar workshop bertemakan peran perempuan dalam dunia politik dan peningkatan kualitas kesetaraan gender untuk pencapaian keterwakilan 30 persen di parlemen.
Kegiatan dibuka Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat, dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lawin, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas Sera Sintanola dan lain-lain.
Ketua Panitia, Hj Siti Rusyida mengatakan, workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran perempuan di bidang politik, serta strategi meningkatkan partisipasi peran perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kapuas.
Disebutkannya, ada 60 peserta berasal dari berbagai wilayah Daerah Pemilihan (Dapil), dan simpatisan kader-kader partai politik Kabupaten Kapuas yang mengikuti kegiatan itu.
--page
"Sedangkan narasumber Prof Salidin Ghalib Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalsel dan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas," katanya, Rabu, 16 November 2022.
Sementara itu, Sera Sintanola menambahkan, workshop bertujuan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dan mendorong pencapaian kuota 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen, serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
"Perempuan harus berperan dalam politik karena undang-undang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen. Perempuan merupakan bagian obyek pembangunan dan memiliki hak kewajiban untuk mewujudkan kehidupan demokratis bagi isu perempuan dan anak," ucapnya
Lebih lanjut, upaya penguatan kapasitas perempuan secara merata, juga mendukung gerakan lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
"Saya berharap melalui kegiatan ini kader perempuan dapat betul-betul memahami arti politik, dan bagaimana peranan perempuan dalam dunia politik di parlemen sebagai salah satu unsur penentu kebijakan pemerintah," pungkasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-7)
