ORGANISASI Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) menengarai musibah banjir yang terjadi pada 10 daerah di provinsi itu bukan hanya karena faktor iklim namun dipicu oleh kerusakan lingkungan.
“Faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di Sumbar adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Direktur Walhi Sumbar Uslaini di Padang, Selasa.
Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikeluarkan Maret 2015, di Sumbar terdapat 262 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 188 IUP berstatus operasi produksi dengan komoditas emas, timah hitam, galena, bijih besi, tembaga, mangan, batu kapur, kalsit dan batu bara.
Aktivitas pertambangan terbuka ini pasti memberi dampak besar bagi lingkungan karena berkurangnya daerah tangkapan air, meningkatnya laju aliran permukaan dan meningkatnya erosi lahan sehingga merusak daerah aliran sungai, ujar dia.
Ia menyebutkan di Kabupaten Solok Selatan yang direndam banjir dan longsor terdapat 22 IUP seluas 15.786 hektare dengan komoditas emas, bijih besi, galena, mangan dan tembaga dalam proses operasi produksi.
Selain itu aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari juga marak, sekarang tidak lagi memakai cara tradisional namun sudah menggunakan alat berat, lanjut dia.
“Hal ini tentu mempengaruhi daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai saat hujan turun dengan intensitas tinggi,” katanya.
Walhi menilai kerusakan lingkungan juga terjadi di daerah lain seperti Kabupaten Pasaman Barat dengan keberadaan perkebunan monokultur kelapa sawit, yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan meningkatnya aliran permukaan sehingga menimbulkan bencana banjir.
“Di Sumbar terdapat 74 IUP eksplorasi yang jika gubernur memberikan izin operasi produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka bencana akan menjadi menu pokok masyarakat,” kata dia.
(B-11)
