BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng menggelar workshop analis kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pejabat fungsional.
“Workshop ini bertujuan untuk mempersiapkan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan,” kata Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi 2 Pengelolaan Kelembagaan, Syamsudin, di Aula BPSDM Provinsi Kalteng, Selasa, 22 November 2022.
Syamsudin mengatakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem, SDM Aparatur.
Pengelolaan tersebut melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi.
Seperti diketahui proses analisis kebijakan pada dasarnya terdiri dari tiga langkah utama, yakni perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan.
Dilaporkan, peserta workshop ada sebanyak 100 orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. Turut hadir mewakili gubernur, Asisten Bidang Administrasi Umum Sri Suwanto. (HERMAWAN DP/B-6)
