BORNEONEWS, Palangka Raya - Asisten Bidang Administrasi Umum Sri Suwanto Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) tak hanya hasilkan kajian tapi berikan rekomendasi kebijakan.
“JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan,” ucapnya membuka workshop analis kebijakan dan angka kreditnya tahun 2022, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Kalteng, Selasa, 21 November 2022.
Diharapkan melalui berbagai advokasi rekomendasi yang ditelurkan kebijakan yang diambil akan selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik.
Sri mengatakan JFAK pemerintahan di Indonesia dibentuk sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Ia menambahkan, sosok aparatur yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik.
--page
Kemudian menjadi ASN yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. (HERMAWAN DP/B-5)
