BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang diakomodir pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023, masih terlalu kecil.
"Ternyata yang masuk hanya 8 persen saja, saya rasa ini persentasenya sangat kecil, bahkan anggaran sebesar Rp1,7 miliar juga teman-teman yang lain berpendapat masih sangat sedikit," katanya, Rabu, 23 November 2022.
"Makanya kami akan melanjutkannya pada rapat pembahasan di tingkat komisi lagi sesuai bidangnya, kenapa banyak sekali usulan kami yang tidak masuk dan kami perdalam lagi," imbuhnya.
Pada rapat paripurna yang lalu, DPRD dan pemerintah kota telah sama-sama melakukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) untuk tahun 2023. Langkah pembahasan mulai dari tingkat komisi dan paripurna, sudah dilakukan.
Kemudian pada paripurna ke 12 kemarin, Wali Kota menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi pendukung DPRD. Diketahui anggaran pokok-pokok pikiran DPRD yang akan terakomodir dalam RAPBD tahun 2023 hanya sebesar 8 persen dari 125 usulan, dengan nilai anggaran sebesar Rp1,7 miliar.
--page
Hampir seluruh fraksi sepakat untuk mempertanyakan kembali hal tersebut kepada pemerintah kota, karena pokir yang pada dasarnya adalah hasil reses dari serapan aspirasi masyarakat, persentase terakomodirnya begitu kecil.
"Kalau sudah masuk, kini giliran Pemko harus mengakomodir apa saja kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam pokir. Apakah sudah maksimal atau belum," ungkap Sigit.
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, pokir hasil reses aspirasi masyarakat tersebut adalah program DPRD yang dimasukan pada program pembangunan daerah melalui Bappedalitbang.
Selanjutnya, akan dicek kembali dalam pembahasan RAPBD, apakah betul pokir yang disampaikan sudah masuk dalam program pembangunan di tahun mendatang. (HENDRI/B-7)
