BIDANG usaha film merupakan jenis usaha yang masuk ke dalam DNI (Daftar Negatif Investasi).
Dampaknya membuat bidang industri perfilman sulit mendapat bantuan investasi dari luar negeri. Namun rencana dihapusnya industri film dari DNI menimbulkan pro kontra.
Ekky Imanjaya, pengamat sekaligus akademisi film, termasuk yang pro. “Saya cenderung setuju dengan DNI film, asal aturan mainnya jelas dan ditegakkan dan diawasi,” katanya.
Menurut Ekky, dengan dibukanya industri film dari DNI nanti, yang paling diuntungkan adalah konsumen. Itu jika pembukaan DNI bisa berjalan dan diawasi dengan baik.
Jika ini digarap serius tentunya selain konsumen akan ada banyak pihak lain yang diuntungkan. Misalnya daftar box office Indonesia.
Selama ini hanya dilihat berdasarkan jumlah penonton, bukan dari pendapatan. “Catatan box office selama ini hanya ada di filmindonesia.or.id. Itu pun berdasarkan jumlah penonton (bukan jumlah pendapatan) dan hanya film Indonesia. Kalau dibuat transparan, misalnya di website resmi Dirjen Pajak, diberikan laporan yang bisa diakses publik dan real time. Ini akan sangat bagus. Tidak hanya untuk sesama pelaku bisnis dan pemerintah, tapi juga untuk wartawan, akademisi, dan kritikus film seperti saya,” jelasnya.
Data itu bisa dipakai untuk banyak tujuan, termasuk pemantauan dan pengawasan aturan main dan spectatorship.
Diketahui, akhir bulan lalu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memastikan DNI di bidang perfilman telah disepakati oleh pemerintah untuk dibuka.
Ini artinya investor asing bisa menanamkan modalnya bidang industri perfilman yang terbagi dalam tiga sektor. Yakni produksi, distribusi, dan exhibition atau bioskop.
Bagi para sineas, dibukanya DNI ini adalah angin segar. Selama ini para sineas lokal terbilang sulit mencari dana untuk membuat film. Hasilnya produksi film lokal terhitung sedikit.
Diketahui, saat ini Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Kurang lebih Indonesia dihuni 250 juta penduduk pada 2015.
Dengan 250 juta jiwa, maka Indonesia merupakan negara dengan pasar yang menjanjikan untuk melakukan bisnis. Salah satunya sektor usaha film.
“Bioskop menumpuk di mal-mal Jakarta dan Jawa Barat. Dengan adanya modal asing dan aturan main yang jelas, bioskop akan tersebar ke daerah yang belum ada bioskop. Akan berpotensi menambah laba dan lebih banyak penonton di daerah terpencil (kalau perlu, hingga pulau terluar) berkesempatan menonton. Untuk produser film, artinya lebih banyak ‘toko-toko’ untuk menaruh ‘jualan’ mereka,” kata Ekky lagi.
Meski Indonesia pasar potensial, tapi banyaknya masyarakat Indonesia masih belum diimbangi dengan jumlah layar bioskop yang memadai. Apalagi jumlah bioskop masih menumpuk di Jawa dan Jakarta.
Masuknya investasi sektor film ke Indonesia akan membuat jumlah bioskop, terutama di daerah akan bertambah. Di sisi lain juga akan membuka lapangan kerja baru yang lebih bervariatif di daerah. (MTV/B-6)
