Momen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta pemerintah kabupaten/kota, khususnya terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya meminta pihak eksekutif memperbanyak pelatihan terhadap pelaku UKM untuk menghadapi pasar ekonomi bebas regional asia tenggara.
“Kami minta pemkot mampu menunjang dan memperbanyak pelatihan para pelaku usaha kecil menengah (UKM), agar lebih siap menghadapi MEA yang sudah berlaku tersebut,” cetus anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Abdul Hayie, Minggu (14/2/2016).
Ia mewanti-wanti, jika para pelaku UKM tidak dipersiapkan sedini mungkin, politisi PPP ini khawatir produk-produk lokal bakal kalah bersaing dengan komoditas negara-negara tetangga.
“Salah satu yang paling utama dan mendasar untuk dipersiapkan adalah pelaku UKM. Pemerintah harus memperbanyak kegiatan. Pelatihan apa saja sebagai usaha mengembangkan produktivitas, dan keahlian mereka dalam menghadapi MEA,” tutur Abdul Hayie.
Ia lantas menuding Pemerintah Kota Palangka Raya terkesan membiarkan para pelaku ekonomi kreatif khususnya yang bergerak di sektor UKM.
Seharusnya, sambung Abdul Hayie, lebih menggalakkan produk-produk yang nantinya tercipta dan mampu bersaing dengan negara-negara dan daerah lain.
“Tantangan dalam MEA tidak saja di sektor perdagangan, tetapi juga di sektor ketenagakerjaan seperti dokter, pengacara, akuntan dan profesi lainnya.
Untuk itu, setiap profesi harus didukung dengan sikap profesionalisme yang tinggi,” katanya.
Dia berharap, pemerintah memberi pengertian dan pemahaman terkait aspek hukum dan bahasa. Karena menurut dia, dalam kompetisi global, pemahaman tentang hukum dan bahasa juga menjadi aspek utama yang wajib diketahui dan dipahami. (ANT/B-12)
