BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, beragam hal telah dilalui oleh jajaran Kemenkumham dalam menjalankan tugas. Itu disampaikan di momen refleksi akhir tahun 2022 pada Jumat, 16 Desember 2022.
Menurutnya, tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi, pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh.
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada di bawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” jelas MenkumHAM.
Dia melanjutkan, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada Rapat Paripurna DPR RI, 6 Desember 2022.
--page
"Sebagaimana kita ketahui, KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada saat ini,"
"Proses pembaharuan dan pengubahan atau revisi telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehati-hatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, keberhasilan lain di bidang pengembangan SDM yang dilakukan BPSDM dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah dengan disematkannya predikat sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi dengan kategori Bintang 2.
"Predikat sebagai lembaga penyelenggara terakreditasi A untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.Il (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kategori Bintang 1; serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah terakreditasi dengan nilai A kategori Bintang 1," jelas MenkumHAM.
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng, R.B. Danang Yudiawan mengatakan, kegiatan refleksi akhir tahun 2022 merupakan upaya review atas raihan prestasi yang telah dicapai setahun ini dan apa yang harus dilakukan kedepannya.
“Semoga di tahun 2023, jajaran Kemenkumham RI bisa menorehkan prestasiyang lebih banyak lagi," ujarnya. (WAHYU KRIDA/B-7)
