BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta pemerintah serta pihak terkait lainnya agar dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah kursi dewan per daerah pemilihan (dapil) di Kalteng.
Menurutnya, menambah kursi dewan perdapil sangat perlu mengingat cakupan luas dan jumlah penduduk Kalteng yang cukup besar. Maka dari itu, undang-undang tentang pemilu perlu untuk direvisi terutama mengenai penambahan jumlah kursi dewan.
"Pasca-Provinsi Papua dimekarkan menjadikan Kalteng provinsi kedua terbesar di Indonesia ini. Jadi, kami menilai berdasarkan cakupan wilayah dan jumlah penduduk, perlu penambahan jumlah anggota dewan perdapil baik di DPR RI maupun DPRD Kalteng," ucapnya, Rabu, 21 Desember 2022.
Dia mengungkapkan, semenjak pemilu dari zaman orde baru jumlah kursi dewan di DPRD RI dari dapil Kalteng dan DPRD Kalteng tidak ada penambahan sama sekali hingga saat ini. Keterwakilan dapil Kalteng di DPR RI masih 6 kursi dan DPRD Kalteng 45 kursi.
Seharusnya, kata dia, mengingat jumlah penduduk Kalteng yang semakin bertambah juga perlu ada penambahan kursi dewan baik di DPRD RI maupun DPRD Kalteng. Sebab, minimnya wakil rakyat misalnya di DPR RI dapat mempengaruhi posisi tawar menawar Kalteng pada tingkat pusat.
--page
"Ini yang perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi kembali undang-undang pemilu terutama mengenai penambahan keterwakilan Kalteng di DPR RI dan keterwakilan kabupaten kota di DPRD Kalteng agar tidak terjadi kesenjangan," jelasnya.
Ia menambahkan, melihat dari jumlah penduduk saat ini dan luasan wilayah Kalteng idealnya jumlah kursi di DPR RI dari Kalteng ditambah 2 dapil masing-masing 6 kursi sehingga menjadi 12 kursi. Sedangkan di DPRD Kalteng dari awalnya 45 kursi ditambah menjadi 55 kursi.
"Harapan kita, ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat maupun penyelenggara pemilu kedepan untuk mempertimbangkan penambahan kursi anggota dewan dari dan di Kalteng ini. Karena memang berdasarkan faktanya itu harus disesuaikan," imbuhnya. (DONNY D/B-7)
