BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, Purman Jaya mengatakan pengelolaan anggaran khususnya tingkat desa harus transparan, karena itu sangat mempengaruhi pembangunan disuatu daerah.
Maka dari itu ia pun meminta pemda baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus dapat mengawasi dan mengawal pengelolaan dana desa.
Setiap program dengan skala prioritas harus ditetapkan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan serta pengembangan usaha, agar pembangunan lebih terarah.
"Pemerintah desa harus didorong dan diawasi, sehingga anggaran itu digunakan secara tepat efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Artinya, penggunaan anggaran tidak asal-asalan tapi digunakan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya, Senin, 26 Desember 2022.
Selain itu, ia turut mendorong agar pemerintah desa se-Kalteng dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa, aset desa serta usaha desa dan realisasi dana desa sesuai tahapan. Dengan begitu, secara bertahap kesejahteraan masyarakat setempat juga ikut meningkat.
Di sisi lain, dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, sehingga penyalurannya pun dapat terkelola secara baik. Dan diharapkan juga adanya pendampingan desa untuk mengawal agar penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa bisa selalu sesuai aturan.
"Melalui koordinasi tentu penyaluran dana desa diharapkan bisa berjalan secara optimal, terutama dalam hal peningkatan pembangunan desa dan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, karena kedua hal ini yang paling sering dikeluhkan ketika kami reses ke daerah," tukasnya. (DONNY D/B-6)
