Warga yang berobat ke Puskesmas Ketapang I, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Jalan A Yani Sampit heran sekaligus bingung. Pasalnya, mereka harus membayar pungutan parkir yang diberlakuakn pihak puskesmas.


“Saya bingung kok di Puskesmas Ketapang 1 dimintai uang parkir Rp2 ribu tanpa karcis lagi. Awalnya saya tidak tahu, kalau masuk ke sana bayar parkir, tapi saya lihat rata-rata warga yang keluar dari situ dimintai uang parkir,” kata Zain (45) salah seorang warga yang berobat ke Puskesmas Ketapang I, Rabu (17/2/2016).


Zain mengaku tidak habis pikir dengan langkah pihak Puskesmas Ketapang I yang memberlakukan pungutan parkir kepada setiap pengunjung baik pasien yang berobat maupun mengambil rujukan ke puskesmas tersebut.

“Kalau pungutan parkir itu dikenakan pada pengunjung yang memarkir kendaraannya di luar pagar puskesmas alias di jalan raya, hal itu tidak masalah karena memang sudah masuk zona parkir, tetapi pungutan yang dilakukan pihak puskesmas ini untuk kendaraan di halaman puskesmas sendiri,” ungkap Zain.


Ia mengaku curiga soal aliran dana pungutan parkir di Puskesmas Ketapang I ini. Apakah pungutan ini memang resmi masuk ke kas daerah? atau sebaliknya justru pungutan ini masuk ke kantong pribadi.

“Pungutannya juga tidak sesuai perda, kalau di perda itu kendaraan roda dua Rp1000 tapi yang ini Rp2000,” kata dia.


Menurut Zain, pungutan serupa juga diberlakukan di Puskesmas Baamang II, Kecamatan Baamang Jalan Tjilik Riwut KM 4,5 Sampit. Besaran pungutan yang diberlakukan juga sama yakni Rp2000 untuk kendaraan roda dua sekali parkir.


“Saya berharap pungutan-pungutan seperti itu harus diperhatikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan selaku instansi yang membawahi semua puskesma. Jika ini dibaiarkan, kasihan masyarakat, apalagi pungutan parkir itu tanpa karcis, ini jelas parkir liar alias ilegal,” tegas dia.


Pihak puskesmas yang coba dikonfirmasi <Borneonews> bungkam seribu bahasa. Mereka enggan memberikan keterangan, sanggahan maupun klarifikasi soal aib besar yang mangancam kredibilitas mereka sebagai abdi negara. (FI/B-8)