WARGA Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih nyaman menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama memasak.

Padahal, penarikan minyak tanah bersubsidi di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng sudah 75%. “Sekarang susah, di warung kosong, di agen kosong, kalau harganya masih 7 ribu per liter,” ungkap Hartini, warga Kecamatan Pangkalan Banteng, Rabu (17/2/2016) pagi.


Hartini mengaku, masih betah menggunakan minyak tanah. Namun, jika harga minyak tanah mencapai Rp10 ribu per liter, ia akan memberanikan diri beralih ke elpiji.


Berbeda dengan Romlah, warga Desa Karang Mulya yang biasa berjualan di Pasar Natai Kerbau. Ia masih menggunakan minyak tanah, karena kompor dari paket elpiji yang dibagikan pemerintah rusak. “Saya kembalikan lagi ke kantor desa,” kata dia.


Kasi Kesra Kecamatan Pangkalan Banteng, Yusius mengatakan, butuh waktu untuk membiasakan masyarakat menggunakan elpiji. “Warga disini kadang melihat berita LPG meledak yang menyebabkan korban jiwa, mereka ketakutan,” kata Yusius.


Sementara itu, Sales Executive Regional (SER) Retail LPG wilayah IV Kalimantan Tengah, Toni Pradana di Palangkaraya mengatakan, konversi minyak tanah ke elpiji pada bulan ini selesai.

“Akhir bulan ini kami pastikan selesai, penarikan mitan bersubsidi sudah 75 persen. Nanti masyarakat yang membutuhkan minyak tanah tetap bisa membeli tapi yang non subsidi dan harganya pun kira-kira Rp10 ribu per liter,” kata dia.

Jangan bebani warga


Sementara itu, ketidaktersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kobar, dikhawatirkan membengkakkan harga jual gas elpiji kepada masyarakat. Sebab, tabung elpiji 3 Kg dan refill diambil dari SPBE di Kota Palangka Raya.


Wakil Ketua I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kobar, Yasan mengatakan, kebijakan itu berpotensi membuat harga gas elpiji bersubsidi tabung 3 Kg menjadi lebih mahal.

Lantaran perkara biaya atau ongkos transportasi dalam pengambilan gas elpiji ke SPBE di Palangka Raya. “Jangan sampai gara-gara harus ambil elpiji ke Palangka Raya, karena SPBE di Kobar belum siap, harga gas elpiji lebih mahal.

Paling tidak, ongkos transportasi pengambilan elpiji itu jangan sampai membebani warga,” ujar Yasan, Rabu (17/2/2016).
(CP/RD/B-2)