BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Fajar Hariadi mengingatkan pemda baik provinsi, kabupaten dan kota agar dapat selektif dalam memberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada perusahaan.
Menurutnya, pemberian izin tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan harus bisa mengutamakan atau memperhatikan dampak positif maupun negatif bagi daerah dan masyarakat dari pemberian IPKH itu.
"Pemberian IPKH harus bisa selektif, dan lihat dampaknya apakah menguntungkan bagi derah dan masyarakat atau sebaliknya merugikan. Ini yang sangat penting untuk diperhatikan," katanya, Sabtu, 7 Januari 2023.
Disebutkannya bahwa, tentunya semua pihak tidak ingin ada persoalan dikemudian hari apabila pemda tidak selektif dalam memberikan IPKH itu. Bukan berarti pihaknya anti terhadap investasi, tapi hal yang baik dan tidak baiknya penting untuk diperhatikan.
"Pada dasarnya kita sangat menyambut baik adanya investasi masuk Kalteng. Tapi yang kita inginkan hanyalah bagaimana investasi itu memberikan dampak positif bagi daerah bukan sebaliknya," jelasnya.
--page
Ia menegaskan, pemda harus dapat senantiasa tegas terhadap setiap perusahaan baik pada sektor perkebunan maupun pertambangan terutama dalam memberikan IPKH. Terlebih lagi perusahaan pada sektor itu bersentuhan langsung dengan hutan dan lahan.
"Kenapa harus selektif dan tegas karena dampaknya pada lingkungan sangat besar, sebab apabila hutan rusak itu bisa menimbulkan bencana seperti banjir maupun tanah longsor. Jadi, ketegasan pemerintah itu sangat penting," ujarnya.
Di sisi lain, ketegasan pemerintah dalam mendorong setiap perusahaan untuk menjalankan program reboisasi atau reklamasi bekas lahan beroperasi juga perlu dilakukan. Sebab, masih banyak perusahaan khususnya di Kalteng yang masih abai terhadap kewajiban itu.
"Program reboisasi atau reklamasi ini penting dijalankan, karena itu bisa untuk meminimalisir terjadinya bencana baik banjir dan longsor. Sekali lagi pemerintah harus tegas dalam hal ini, karena memang antara perusahaan dan pemerintah harus bisa saling menguntungkan," imbuhnya. (DONNY D/B-5)
