PROGRAM konversi minyak tanah ke liquid petroleum gas (LPG) atau elpiji di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menuai sejumlah persoalan.

Di Kobar terdapat sekitar 76.000 paket kompor gas gratis yang dibagikan. Namun sebagian besar kompor yang dibagikan itu rusak atau tidak berfungsi.


Warga Desa Keraya Kecamatan Kumai, Alek menuturkan, hampir seluruh kompor gas gratis yang dibagikan di desanya tak dapat berfungsi dengan normal.

“Ada juga yang kadang bisa, kadang enggak. Tapi yang paling aneh, ada kompor yang bisa menyala tapi tidak bisa dimatikan. Kalau mau matikan harus ditutup pakai kain basah. Ini proyek apa sebenarnya?” kata Alek, Kamis (18/2/2016).


Warga pun mengembalikan kompor gas rusak itu ke pihak desa. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan kapan bisa mendapatkan penggantinya. Di sisi lain, minyak tanah subsidi akan dicabut. Dirinya menganggap, pembagian kompor gas gratis ini bak ‘Jebakan Batman’.

Warga di desanya sama sekali tidak mengetahui ketentuan batas waktu pengembalian kompor gas rusak seperti yang disebutkan pihak pertamina. “Ini semacam jebakan batman. Mana ada yang tahu dengan ketentuan kalau rusak harus segera dikembalikan, 3 hari setelah dibagikan.”

Hanya tiga hari


Sementara itu, Senior Supervisor External Relation PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) VI, Dian Hapsari Firasati mengatakan, pengembalian kompor gas yang rusak berbatas waktu maksimal 3 hari setelah dibagikan.


Hal itu merupakan ketentuan yang dikeluarkan pihak konsultan. “Akan tetapi, kebanyakan laporan kerusakan lebih dari tiga hari.

Sedangkan penggantian dari pihak konsultan pertamina adalah kerusakan dari pabrik, bukan kerusakan akibat pemakaian. Sehingga apabila lebih dari tiga hari tidak bisa diganti,” terang Dian Hapsari, Kamis (18/2/2016).


Dian Hapsari tidak menjelaskan tentang siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan kompor gratis yang banyak rusak ini.


Perihal suplai atau penyaluran elpiji, diakuinya masih dilakukan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Palangka Raya, karena SPBE di Pangkalan Bun saat ini belum dapat beroperasi. (RD/B-2)