PENGADAAN barang dan jasa di jajaran pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah dimulai. Hal ini ditandai dengan digelarnya Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, di Palangka Raya, Kamis (25/2/2016).


Sebanyak 121 paket pekerjaan dari 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Kalteng ditandatangani dalam acara yang juga dihadiri Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Total nilai proyeknya mencapai Rp52,79 miliar lebih .


“Nanti tanggal 1 Maret akan semuanya selesai. Yang ini baru tahap satu. Makanya kedatangan Pak Agus (Kepala LKPP) kita harapkan dapat memberikan pemahaman dan pencerahan mengenai pengadaan ini. Karena banyak pejabat yang terjegal hukum justru karena pengadaan,” ungkap Penjabat Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo dalam sambutannya.


Hadi juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kalteng untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa di wilayahnya masing-masing. Kepada penyedia barang jasa, Hadi berpesan agar dapat mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, mutu, sasaran dan tertib administrasi.


“Pengguna anggaran juga jangan segan, kalau kualitas yang diberikan penyedia tidak sesuai dengan perjanjian dengan memberikan sanksi. Supaya tidak hanya birokrasi yang bagus, tapi penyedia jasa juga harus baik,” imbuhnya.

Hati-hati!


Sementara itu, Kepala LKPP Agus Prabowo menyebut 70 persen kasus yang masuk ke KPK adalah kasus pengadaan. “Karena itu kita harus teliti, efektif dan efisien dalam melaksanakan pelelangan agar tidak terjadi kesalahan,” pesannya.


“Yang perlu diperhatikan juga apakah lembaga yang diajukan atau pemenang lelang, bisa menyediakan jasa dan barang pemerintah yang efisien dan efektif,” tambah Agus.


Mantan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memuji Kalteng sebagai daerah yang paling cepat menggelar launching Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa ini.

“Di Pusat, sudah ada tiga. Yaitu Kementerian PU, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Tapi di daerah yang LKPP-nya sudah dilaksanakan baru Kalimantan Tengah. Jadi kalau nanti saya dipanggil presiden saya bisa cerita,” kata Agus.
(TP/B-10)