BORNEONEWS, Palangka Raya - Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Perekonomian Edy Yusuf mengatakan, pemerintah terus mendorong kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN-KSB guna mencapai tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan.
Hal ini tertuang dalam rilis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS kepada Borneonews.co.id pada Kamis, 9 Februari 2023.
"Kebijakan RAN-KSB yang merupakan amanah regulasi INPRES No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 telah membantu pemerintah untuk menyusun tata kelola kelapa sawit yang lebih baik," kata Edy.
Penerapan dari regulasi itu, lanjut Edy, di antaranya dengan melakukan pelatihan dan training kepada pelaku sawit utamanya petani dalam menerapkan budidaya sawit yang ramah lingkungan.
"Kita juga tetap melakukan evaluasi dan monitoring dan melibatkan banyak stakeholder, baik itu petani, pelaku sawit dan 20 Pemerintah Provinsi penghasil sawit dalam memenuhi regulasi tersebut,” katanya.
--page
Hal ini juga disampaikan Edy dalam acara Focus Group Discussion Sawit Berkelanjutan Vol 12 bertajuk "Mendorong Keterlibatan Masyarakat Pedesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan" yang diadakan InfoSAWIT dengan dukungan BPDPKS akhir bulan lalu.
Pemerintah daerah menurut Edy akan terus didorong untuk semakin membudidayakan kelapa sawit berkelanjutan, dan itu akan membantu keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang.
"Mengenai keberlanjutan itu untuk bekal anak cucu kita, praktik berkelanjutan itu harus terus menerus dilakukan, dan sustainability itu supaya kelapa sawit bisa terus berjaya,” tegasnya. (TESTI PRISCILLA/H)
