BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perusahaan Kelapa Sawit atau BPDPKS sebagai BLU dibawah Kemenkeu mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan, bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tanggal 8-10 Februari 2023.
Dalam rilis BPDPKS kepada Borneonews.co.id pada Jumat, 10 Februari 2023, dijelaskan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Kalimantan Barat.
Rangkaian pembukaan acara ini diadakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji, para Bupati di Kalimantan Barat serta dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan RI Prof Suahasil Nazara.
"Kemenkeu satu juga harus menjadi Sekretariat Bersama atau Setber Wilayah yang berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM, Regional Chief Economist, Joint Penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal," kata Wamenkeu menyampaikan pembukaannya.
Rangkaian kegiatan meliputi seremoni pembukaan, berbagai talkshow Sinergi Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat, meliputi Talkshow Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP oleh DJP Kalimantan Barat, Lokakarya dan Temu Bisnis UMKM oleh DJBC Kalimantan Bagian Barat, Talkshow Pemberdayaan UMKM dalam Implementasi KKP Domestik oleh DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Talkshow Lelang dan Amal oleh DJKN Kalimantan Barat, serta Talkshow UMKM Go Digital oleh BPDPKS.
--page
Dalam kegiatan ini ditampilkan pula booth-booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi atau UKMK binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat dan BPDPKS, antara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit, serta Booth Kemenkeu Satu.
Di akhir penutupannya, Wamenkeu juga berpesan agar Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah Kantor Kemenkeu di daerah, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN.
"Pemahaman harus diperkuat, misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, kondisi lapangan kerja, dan sebagainya termasuk juga sektor UMKM," kata Nazara. (TESTI PRISCILLA/H)
