Perusahaan bongkar muat agar lebih profesional guna medukung kelancaran arus barang terkait dwelling time. Juga harus andil mewujudkan efisiensi kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan.
“Pengusaha bongkar muat harus membantu dan memastikan kelancaran lalu lintas bongkar muat barang di pelabuhan. Silakan berkompetisi yang sehat di pelabuhan sehingga meningkatkan efisiensi kegiatan bongkar muat barang, demi membantu terjalin lalu lintas barang dengan baik,” kata Kasubdit Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Khoiriyah.
Ia mengatakan itu saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Tengah di Hotel Aquarius Sampit, Sabtu (27/2/2016).
APBMI adalah satu-satunya wadah atau organisasi bongkat muat di Indonesia. Khoiriyah berpesan agar organisasi itu bisa memberi andil besar membantu pemerintah dalam memperlancar lalulintas barang di wilayah Kalimantan Tengah.
Menurut dia, aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan harus dilakukan secara profesional dan efisien. Hal itu bisa terwujud jika dilakukan oleh perusahaan yang jelas atau legal. Perusahaan itu terkoordinir dalam suatu organisasi yang diakui pemerintah.
“Bongkar muat wajib memiliki badan usaha dan legal. Dalam rangka pelayanan kapal dan barang di pelabuhan secara adil dan transparan. Selain itu pelabuhan harus membuat standar pelayanan,” ujar Khairiyah.
Mengantisipasi perubahan strategis di masa kini dan mendatang, terutama menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonoomi Asean ((MEA) akhir 2016 ini, Kemenhub mengharapkan peran aktif APBMI sebagai mitra kerja pemerintah dalam mendukung pelayanan dan kecepatan bongkar muat di seluruh pelabuhan Indonesia untuk mendukung kelancaran logistik nasional. Sebab pengusaha bongkar muat memiliki andil besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
Wakil Bupati Kotim, M Taufiq Mukri mengapresiasi terbentuknya DPW APBMI Kalteng guna menjawab tantangan, persaingan, serta menerapan peningkatan kualitas pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan dan perairan serta sungai di Kalteng.
“Kami mengharapkan, DPW APBMI Kalteng ini dapat menjalankan tugas pokok dan program kerjanya dengan baik. Yang utama dapat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalteng dan khususnya Pemkab Kotim, agar kegiatan bongkar muat di pelabuhan lancer, karena selama ini kita akui salah satu faktor pemicu inflasi adalah terhambatnya bongkar muat barang,” kata Taufiq. (RAFIUDIN/m)
