BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah turut menanggapi pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang tergolong besar.
"Anggaran pengentasan kemiskinan harusnya tepat sasaran. Anggaran itu harus digunakan untuk membiayai program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, program kerja yang telah ditetapkan harus dijalankan," katanya, Minggu, 12 Februari 2023.
Politisi Partai Golkar ini pun mendorong semua lembaga maupun instansi terkait khususnya di Kalteng agar melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan meminimalisir anggaran supaya digunakan lebih tepat sasaran.
Misalnya, memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan rapat maupun sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran, dan lebih menajamkan program pengentasan kemiskinan yang benar-benar efektif untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di Kalteng khususnya dan Indonesia secara umum.
"Memang rapat-rapat kordinasi dan pemantapan juga penting, tentu harus juga sesuai kebutuhan menyusun perencanaan. Aksi ke lapangan memang harus dilakukan secara intensif. Agar program dan kegiatan tercapai, dan program pun harus lebih dipertajam lagi," ujarnya.
--page
Tidak lupa ia pun meminta agar dinas atau instansi maupun badan terkait penanganan kemiskinan di Kalteng supaya dapat terus bekerja giat dan maksimal dalam rangka melaksanakan program serta kegiatan yang di rencanakan pada tahun ini.
"Tentu, harapan kita semua, kehidupan atau kesejahteraan masyarakat Kalteng juga bisa semakin lebih baik lagi. Anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan khususnya di Kalteng harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasarn," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas tampak kesal mengetahui anggaran pengentasan kemiskinan kerap digunakan salah sasaran. Padahal, anggaran penanganan kemiskinan sangat besar yakni mencapai Rp 500 triliun, tapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut, kata dia, lantaran kementerian atau lembaga terkait sibuk melakukan studi banding saja. Selain itu, kementerian atau lembaga terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan. (DONNY D/Y)
