PENDISTRIBUSIAN minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur resmi disetop. Akibatnya banyak ibu rumah tangga (IRT) terancam tidak memasak. Sebab masih banyak warga kurang mampu di daerah itu belum dapat pembagian gas LPG 3 kilogram secara gratis seperti yang dijanjikan pemerintah.
“Sejak pertengahan bulan ini minyak tanah tidak ada lagi, sudah dihapus. Sekarang kami beralih menjual gas LPG,” kata Yusuf, salah seorang pemilik pangakalan minyak tanah yang saat ini beralih menjual gas LPG di Jalan Gunung Bromo Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Sampit, kepada Borneonews, Senin (29/2/2016).
Dengan disetopnya distribusi minyak tanah bersubsidi di Kota Sampit, mau tidak mau para pemilik pangkalan minyak tanah beralih menjual gas LPG.
Akibat dari konversi minyak tanah ke gas ini, banyak masyarakat menderita. Sebab, program tersebut tidak dilakukan secara merata, masih banyak warga kurang mampu yang belum dapat pembagian gas LPG gratis dari pemerintah itu. Akibatnya banyak rumah tangga terancam tidak bisa memasak.
“Mau masak pakai apa kami kalau minyak tanah disetop kaya ini. Mana janji pemerintah yang membagikan gas gratis kepada kami dulu. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakaan lihat dulu kondisi di lapangan,” kata Hana, warga Kecamatan Baamang Sampit.
Ia mengatakan, meski saat ini masih ada minyak tanah yang dijual secara eceran. Harganya sangat mahal, yakni berkisar antara Rp8.000 per liter hingga Rp9.000 per liter. “Itupun kami dapat dari penjual eceran yang pakai gerobak keliling kampong. Kalau di kios eceran biasa memang sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Warga berharap pemerintaah segera membagikan atau mendata ulang warga yang belum dapat jatah LPG 3 kilogram yang dibagikan secara gratis itu.
Penelusuran Borneonews di Sampit, harga tabung gas LPG 3 kg saat ini di Sampit mencapai Rp200 ribu dengan isinya. Sedangkan tabung gas yang 12 kg kisaran Rp1 juta. Sedangkan untuk isi ulang gas 3 kg kisaran Rp22 ribu, dan tabung 12 kg kisaran Rp180 ribu.
Usulkan ke provinsi
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kotim, Ermal Subhan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan ulang warga yang belum mendapat gas gratis.
Namun saat ini karena kewenangan Distamben akan diambil alih provinsi sehingga pihaknya hanya bisa mengusulkan ke provinsi.
“Sekarang semuanya akan diambil alih provinsi, termasuk masalah pembagian LPG ini. Tapi kemarin kami sudah meminta pihak kecamatan untuk menyerahkan data warga yang belum dapat LPG,” kata Ermal.
(FI/B-7)
