BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat Kebijakan Publik, Farid Zaky Yopiannor menyarankan, pelaksanaan booster kedua untuk masyarakat umum sebaiknya selektif. Pemerintah harus prioritaskan kelompok yang berisiko tinggi dari sisi kondisi tubuh maupun pekerjaan.
"Kalau memang tujuannya adalah mendongkrak cakupan vaksinasi, akan lebih baik jika pelaksanaan vaksinasi dilakukan bagi golongan prioritas, misalnya tenaga kesehatan yang genting menerima booster kedua, karena mereka bersentuhan langsung dengan pasien," katanya, Senin, 20 Februari 2023.
Menurutnya, pemerintah harus menemukan alasan yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat, jika ingin mewajibkan pelaksanaan vaksinasi booster kedua. Harus ada narasi yang tepat agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat.
"Pemerintah harus mengkaji, mencari alasan atau narasi yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Alasan yang menunjukkan urgensi pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini. Agar tidak memunculkan kontra publik," jelasnya.
Dia menyarangkan, pemerintah dapat melakukan pemetaan golongan prioritas penerima vaksinasi booster kedua. Menurutnya, hal tersebut dinilai efektif untuk mendorong capaian vaksinasi Covid-19.
--page
"Kalau memang dianggap perlu, ada baiknya didorong kembali. Namun tetap harus dikaji, secara matang. Pemerintah juga perlu menggalakan sosialisasi melalui perangkat camat, kepala desa sampai para tokoh agama dan adat," tutupnya. (NOPRI/J)
