BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kobar Asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV, sebagian besar masyarakat menyampaikan aspirasi perihal perbaikan jalan maupun jembatan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Untun itu pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kobar Asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV H. Dicky Zulkarnaen. Menurutnya anggota DPRD merupakan perwakilan dari masyarakat, sejatinya akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Memasuki masa sidang I tahun 2023 ini, kami seluruh anggota DPRD Kobar melakukan reses ke masing masing Dapil, tentunya kegiatan ini sebagai kegiatan yang meninjau langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat, yang kemudian hasilnya nanti akan kami bawa dalam rapat pembahasan dengan eksekutif," ujar Dicky Zulkarnaen dari Fraksi Partai Nasdem, Minggu, 26 Februari 2023.
Pelaksanaan reses DPRD Kotawaringin Barat dapil IV Kumai, setelah menerima aspirasi atau masukan dari masyarakat, seluruh anggota Dapil IV langsung meninjau ke lapangan titik-titik lokasi mana saja yang dirasa perlu pembangunan atau perbaikan.
"Setelah peninjauan langsung ke lapangan, kemudian nantinya akan kami perjuangkan bersama untuk direalisasikan, karena hal tersebut merupakan hal yang prioritas. Salah satunya adalah akses jalan didalam lingkungan permukiman yang ada di kelurahan Kumai, sebab saat ini masih belum aspal, sebutnya.
Selain itu jug, jembatan yang sudah rusak tentunya hal itu sangat membahayakan bagi warga, sebab setiap hari warga melintas menggunakan jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan.
"Kami juga akan kordinasi dengan pihak desa atau kelurahan apakah titik-titik yang di sampaikan masyarakat sudah masuk kedalam musrenbang mereka, dan jika tidak dimasukkan didalam musrenbang maka akan langsung kami masukkan kedalam pokok-pokok pikiran atau aspirasi kami sebagai anggota dewan untuk di realisasikan," Imbuhnya.
--page
Kemudian perlu adanya koordinasi, karena untuk mewujudkan pembangunan yang merata perlu di lakukan secara sinergitas, dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga, baik di eksekutif maupun di legislatif.
"Koordinasi ini harus berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi usulan prioritas dapat segera diwujudkan," pungkasnya. (Danang/R)
