BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurachman mengatakan bahwa realisasi subsidi program peremajaan sawit rakyat atau PSR selama lima tahun belakangan ini sangat rendah.
"Realisasi subsidi program PSR selama lima tahun sangat rendah, yakni hanya 9,93 persen dibandingkan lahan potensial," kata Eddy dalam rilisnya pada Selasa, 28 Februari 2023.
BPDPKS mencatat, sejak tahun 2017 sampai 2022 realisasi subsidi ini hanya mencapai 278.200 hektar dengan nilai sebesar Rp7,5 triliun.
"Padahal setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan," tuturnya.
Sedangkan dana BPDPKS yang mengalir ke program biodiesel tercatat pada 2021 saja mencapai Rp51,8 triliun dengan total volume 8,74 juta liter.
--page
"Aturannya sudah jelas bahwa Rp30 juta per hektar karenanya BPDPKS mengalokasikan Rp5,6 triliun untuk peremajaan 180 ribu hektare per tahun. Sementara fakta yang ada saat ini dari tahun 2017-2022 itu ketika di total hanya Rp7,5 Triliun. Itu untuk lima tahun belakangan. Padahal BPDPKS menganggarkan Rp5,6 Triliun per tahun," tegasnya.
Artinya, lanjut Eddy, pemanfaatan program ini oleh petani sawit di Indonesia sangat minim. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM serta BPDPKS telah membuka kesempatan yang besar. (TESTI PRISCILLA/Y)
