BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Gulat Medali Mas Manurung menyatakan bahwa sejumlah wilayah sentra sawit di Indonesia sama sekali tidak mendapatkan subsidi PSR ini.
"Beberapa provinsi 0 persen seperti Riau dan Aceh yang merupakan pusat-pusat atau sentra sawit itu 0 persen," kata Gulat usai menghadiri Rapat Koordinasi Sawit Nasional dengan tema Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 dan Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat atau Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Senin lalu.
Kementerian Pertanian atau Kementan melaporkan program Peremajaan Sawit Rakyat sejak tahun 2017-2022 hanya mencapai 278.200 hektar. Jumlah itu masih jauh lebih rendah dari total target 2,8 juta Ha lahan sawit yang potensial diremajakan.
Menurut Gulat, sulitnya persyaratan untuk program PSR menjadikan banyak petani yang mengurungkan niat mengikuti program tersebut sehingga beberapa daerah bahkan 0 persen yang mengikuti.
"Persoalannya itu, persyaratannya yang harus disederhanakan," tutur Gulat lagi.
Ia mengatakan bahwa salah satu syarat yang menyulitkan adalah persyaratan bebas dari kawasan hutan. Padahal menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lahan yang di bawah 5 hektar dan sudah dikuasai selama 5 tahun dapat dilakukan peremajaan.
"Tapi kami masih disuruh bikin surat dan harus mengurus segala macam, petani sawit tidak akan mampu," papar Gulat. (TESTI PRISCILLA/H)
