BORNEONEWS, Palangka Raya - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Ricky Zulfauzan menilai penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) perlu memperhatikan aspek keamanan data.
Menurutnya aspek keamanan dan cyber security terhadap identitas masyarakat juga perlu menjadi faktor pertimbangan, jika kedepan IKD benar-benar diterapkan untuk umum.
"Mengingat makin canggihnya upaya kejahatan pada saat ini. Perlu ada upaya agar kedepannya penerapan IKD ini benar-benar aman bagi masyarakat. Untuk itu, perlu ada dasar hukum untuk menjamin itu," ungkap Ricky di Palangka Raya baru baru ini.
Hal sama disampaikan Ketua Umum HIPMI Kota Palangka Raya Shehab E.Ependi, menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal terkait digilatisasi data-data kependudukan.
“Seperti kejadian-kejadian sebelumnya dimana data kependudukan bocor hanya dari nomor telephon saja,” tuturnya.
--page
Terlebih, lanjut dia, jika wacana penggabungan KTP dengan NPWP dilaksanakan termasuk rekening koran dan lain sebagainya, sehingga memerlukan keamanan yang benar-benar terjamin.
“Karena saya baca nanti KTP yang sudah kita pegang itu nantinya akan di digitalisasi melalui program dan aplikasi yang ada di HP. Itu bisa membuat simple, tapi jangan sampai data kependudukan kita bocor ke pihak yang tidak kita inginkan,” ungkapnya. (HERMAWAN DP/H)
