TINDAK LANJUT SEBAGAI PERSIAPAN ADIPURA
Rapat evaluasi tim Adipura Kabupaten Kapuas yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas terkait pantauan dilapangan untuk titik pantauan Adipura terutama pasar sebagai tindak lanjut dari hasil tinjauan beberapa waktu lalu di pasar Blok R Kapuas. Kegiatan tersebut tampak di ikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H.Masrani, Angota TNI Polri, para SKPD yang terkait serta tokoh masyarakat dan pengelola pasar.
Ia mengatakan,penanganan tindak lanjut pada pasar berupa konsep kegiatan bersama pelaksanaan Kebersiahan, Ketertipan dan Keamanan Lingkungan Pasar Kuala Kapuas dalam rangka pelaksanaan Adipura Kapuas 2016. Adapun beberapa aspek yang ada dalam konsep tersebut adalah mengenai Regulasi, RTH, penetapan lokasi pasar subuh dan pasar malam.
"Harus ada aturan regulasi tentang pelaksanaan kesepakatan pasar subuh dan pasar malam, kebersihan lingkungan pasar, ketertiban pasar sesuai Perda atau pun Perbup serta kesepakatan, pembongkaran Kios penampungan, posko BPK, posko Keamanan, razia malam hari dan pemantauan pengawas pasar yang mana dalam konsep tersebut sudah dilakukan pembagian penanggubg jawab serta keterlibatan lembaga yang terkait,"kata Muhajirin Wakil Bupati Kapuas saat memimpin rapat Kamis(3/3) di ruang rapat Aula Dispenda
Ia melanjutkan,untuk pelaksanaan kebersihan lingkungan pasar akan di lakukan penyedian Drum Sampah oleh pihak bank sampah dan Dinas PU, pembersihan got dari sampah, himbauan atau ajakan kebersihan serta penyedian hidran air yang nantinya akan di buat sumur bor oleh Dinas PU dan mejaga kebersihan toilet, membersihkan dan mengumpulkan sampah oleh pengelola pasar.
"Kita sudah tau permasalahan yang harus ditangani di dalam pasar baik dari kebersihan sampah,drainase dan penyediaan air bersih berupa sumur bor dan hidran sehinga kawasan pasar tertata dengan rapi bukan saja pada saat penilaian Adipura tetapi untuk seterusnya,"ungkapnya
Setelah menyampaikan paparannya pada kesempatan tersebut ia melakukan diskusi tanya jawab kepada masing-masing instansi yang terkait untuk mendengar perencanaan serta masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan konsep yang sudah ada. ia juga meminta secara langsung pembuatan SK untuk pengelola pasar Pemerintah agar para pengelola pasar tidak kesulitan dalam bertindak serta memiliki dasar hukum. (Djimy/B-7)
