BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo, Gulat Manurung menilai bahwa realisasi subsidi program peremajaan sawit rakyat atau PSR rendah dikarenakan banyaknya persyaratan administrasi yang menyulitkan petani kelapa sawit.
"Dana BPDPKS yang tersedia untuk subsidi program PSR itu mencapai Rp5,4 triliun per tahun. Tetapi yang terpakai hanya Rp500 miliar per tahun. Realisasi subsidi rendah dikarenakan banyaknya persyaratan administrasi yang menyulitkan petani," kata Gulat dalam rilisnya pada Minggu, 5 Maret 2023.
Berdasarkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, lanjut Gulat, sejak 2016 sampai 2022, luas lahan petani rakyat yang mendapatkan subsidi baru 273 ribu hektare. Sedangkan targetnya adalah 180 ribu hektar per tahun.
"Aturan tersebut dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Kementerian ATR/BPN," tuturnya lagi.
Persyaratan yang cukup menyulitkan menurut Gulat misalnya, kedua Kementerian itu meminta petani untuk melengkapi sejumlah kelengkapan surat hingga mendaftar secara daring atau online.
--page
"Rumitnya proses tersebut membuat banyak petani yang kesulitan, sehingga proses pengajuan subsidi PSR ini menjadi sangat lama," tuturnya lagi.
Bahkan Gulat mengatakan pengajuan petani untuk subsidi program PSR bisa memakan waktu hingga 2 tahun. (TESTI PRISCILLA/H)
