BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan, digitalisasi yang terprogram akan memudahkan bagi daerah dalam mendukung kemajuan tata kelola pemerintahan dan keuangan.
"Termasuk di dalamnya e-katalog juga diperkuat sehingga ada produk dalam negeri yang bisa dimasukkan sehingga bisa menambah pendapatan daerah negara," katanya, Senin, 6 Maret 2023.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi tolak ukur pencegahan dan pelaksanaan anti korupsi di satuan pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat akan mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.
"Informasi ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Semacam check and balance," jelasnya.
Dia mengatakan, pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini menempati peringkat ke-4 nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogja, dalam rangka transparansi keterbukaan pencegahan tindak pidana korupsi.
--page
"Saya meminta seluruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi peta jalan pemberantasan korupsi 25 tahun untuk mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah," tutupnya. (NOPRI/J)
