BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengatakan saat melaksanakan reses belum lama ini, masyarakat di Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan mendambakan jaringan listrik menyala 24 jam.
"Aspirasi masyarakat di Desa Damparan mereka berharap pemerintah melalui PLN bisa membangun jaringan listrik di desa tersebut agar bisa menyala 24 jam, karena itu sangat didambakan selama ini," ucapnya, Sebin, 6 Maret 2023.
Dia mengungkapkan, sejauh ini instalasi jaringan listrik memang sudah menjangkau Desa Damparan. Namun, masih belum mampu mencover aktivitas masyarakat selama 24 jam. Lantaran, jaringan listrik yang tersedia merupakan hasil swadaya dari masyarakat secara mandiri.
"Masyarakat mengharapkan layanan jaringan listrik 24 jam, karena selama ini suplay listrik mereka hanya mengandalkan genset. Berkenaan dengan adanya aspirasi itu, saya pun menaruh perhatian serius dan mendorong pemda dan pihak PLN agar dapat memperhatikan dan menindak lanjuti usulan masyarakat itu," ujarnya.
Disebutkannya bahwa, jaringan listrik yang dapat menyala 24 jam menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat setempat. Selain untuk memudahkan aktivitas, ketersediaan layanan listrik ini juga untuk mendorong perekonomian masyarakat.
--page
"Banyak usaha masyarakat yang bergantung dengan listrik. Listrik dapat dipenuhi hanya mengandalkan mesin genset, dari segi bahan bakar juga tergolong mahal hingga menyulitkan masyarakat. Jadi, besar harapan mereka pemerintah dapat merealisasi aspirasi tersebut," tuturnya.
Selain itu, mengingat tidak hanya di Desa Damparan saja yang belum menikmati jaringan listrik PLN tapi juga daerah pedesaan lainnya di Kalteng, Rasyid pun mendorong pemerintah agar dapat segera melakukan percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah provinsi ini.
"Kami minta pemerintah khususnya pusat untuk tidak hanya memperhatikan jaringan listrik di wilayah pulau Jawa saja, tapi juga Kalteng. Karena disini masih banyak pedesaan yang belum menikmati jaringan listrik. Harapan kami ini bisa menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun daerah," tandasnya. (DONNY D/Y)
